PBNU Menyerahkan Sepenuhnya ke Pemerintah

JAKARTA-- Pro kontra terkait keinginan membubarkan Front Pembela Islam (FPI) masih terus berlanjut. Salah satu Ketua Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) KH Said Aqil Siroj, Jumat (6/6) menyatakan, PBNU menyerahkan sepenuhnya kepada pemerintah, perlu tidaknya membubarkan salah satu organsisasi Islam itu terkait insiden yang terjadi pada Minggu (1/6) lalu di Monas, Jakarta Pusat.

"Semuanya terserah pada pemerintah. Kalau pemerintah memang merasa butuh dan kalau pemerintah merasa perlu atau kalau FPI dinilai masih bermanfaat, silakan dibiarkan saja," kata KH Said Aqil Siroj yang biasa disapa Kang Said ini.

Apa yang diungkapkan, kata Kang Said, tidak lain sekedar mengingatkan pada pemerintah dan kepada semua pihak, siapa pun dan dari kelompok mana pun tak berhak menggunakan kekerasan. Apalagi melakukan kekerasan dengan mengatas namakan agama.

Penyerangan massa FPI terhadap para aktivis Aliansi Kebangsaan untuk Kebebasan Beragama dan Berkeyakinan (AKKBB), lanjutnya lagi, semestinya tak terjadi bila aparat keamanan bisa bertindak secara tegas.Kang Said malah curiga, gerakan FPI dan kelompok sejenis yang cenderung terlalu berani itu memang ada yang mendalangi.

"Kenapa kelompok kecil seperti FPI seberani itu menantang semua orang. Gus Dur disebut. Amien Rais, Adnan Buyung. Lalu, Goenawan Muhammad, juga disebut. Kenapa dan ada apa ini? Dalam setiap tindakan kekerasan di Indonesia pasti ada yang mendalangi serta ada kelompok tertentu yang menjadi target. Hal ini juga berlaku dalam kasus insiden Monas yang mengakibatkan beberapa orang luka-luka," kata Kang Said. .

Keberadaan FPI, Kang Said menjelaskan, tak lain sebagai penyeimbang yang dibentuk oleh oknum penguasa terhadap gerakan kelompok kiri setelah kejatuhan presiden Soeharto pada 1998. Akan tetapi, FPI yang kini dipimpin Riziq Shihab makin tak terkendali saja. (Persda Network/yat)